Custom Search

Rabu, 16 November 2011

Undang-Undang No 10 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1954 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya Sebagai Undang-Undang dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 7 Tahun 1956 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja DPRD Yang Terbentuk Berdasarkan PP No 39 Tahun 1950

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 5 Tahun 1956 Tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah RI Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 Tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1956 Tentang Pengubahan Overschrijvingstarief Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik Nama

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pengubahan Overschrijvingstarief Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 Nomor 282) di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1956 Tentang Pembebasan Dokter Soegiri Dari Penggantian Uang

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956 Tentang Pembebasan Dokter Soegiri Dari Penggantian Uang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 Tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Jakarta Raya

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Jakarta Raya Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Rabu, 09 November 2011

Undang-Undang No 12 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1954 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 no. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 11 Tahun 1955 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953) di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Undang-Undang No 3 Jo No 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 10 Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950 Dan Diubah Dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 7 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 33 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1955 Tentang Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955 Tentang Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 5 Tahun 1955 Tentang Pengubahan UU No 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota DPR

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 9 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 2 Tahun 1954 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Selasa, 08 November 2011

Undang-Undang No 76 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1953 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 75 Tahun 1954 Tentang Acara Pidana Khusus Untuk Anggota DPR

Download Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954 Tentang Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 74 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XVIII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 73 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XVII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 72 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XVI Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 71 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XV Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 70 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XIV Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 69 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XIII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 68 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 67 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XI Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 66 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW X Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Senin, 07 November 2011

Undang-Undang No 65 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW IX Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 64 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW VIII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur Padang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 63 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW VII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 62 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW VI Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 61 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW V Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 60 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW IV Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW IV (Percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Minggu, 06 November 2011

Undang-Undang No 59 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW III Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW III (Pusat Perkebunan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 58 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW II Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 57 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW I Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 56 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XVI Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 55 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XV Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 54 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XIV Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 53 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XIII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 52 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 51 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XI Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian XI (Kementrian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 50 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian X Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 49 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IX Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 48 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VIIIB Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 47 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VIIIA Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementrian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 46 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VII Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 45 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VI Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 44 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VB Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 43 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VA Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian VA (Kementrian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 42 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IVA Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah), Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Undang-Undang No 41 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IV Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian IV (Kementrian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 40 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 39 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian II Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Sabtu, 05 November 2011

Undang-Undang No 38 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian I Dari Anggaran RI Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1954 Tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 37 Tahun 1954 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Thailand

Download Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1954 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Thailand di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 36 Tahun 1954 Tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan

Download Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1954 Tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 35 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank of Washington

Download Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank of Washington di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan

Download Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara

Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1946 No 22

Download Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di Seluruh Jawa dan Madura di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 31 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1954 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 30 Tahun 1954 Tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang RI

Download Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 Tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara RI

Download Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 28 Tahun 1954 Tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan

Download Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1954 Tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 27 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1954 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953 Atas Cukai Dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 26 Tahun 1954 Tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946

Download Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1954 Tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 25 Tahun 1954 Tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

Download Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 Tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Bertakluk Kepada Hukum Eropah Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 23 Tahun 1954 Tentang Pencabutan Persbreidel Ordonnantie

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 Tentang Pencabutan Ordonnantie 7 September 1931 (Staatsblad No. 394 Jo. Staatsblad No. 44, "Persbreidel Ordonnantie") di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1954 Tentang Undian

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan di sini.

Sumber: Regmap.org

Undang-Undang No 20 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 8 Tahun 1953 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582 Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1954 Tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1954 Tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara di sini.

Sumber: Ung.ac.id

Kamis, 03 November 2011

Undang-Undang No 18 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1954 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Undang-Undang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 6 Tahun 1953 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 25 Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951 Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Rabu, 02 November 2011

Undang-Undang No 15 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 14 Tahun 1954 Tentang Pencabutan Ordonansi Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954 Tentang Pencabutan Ordonansi Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 24 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 Tentang Mengadakan Bea Keluar Tambahan Sementara Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 24 Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 7 Tahun 1954 - Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket DPR

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan RI Dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 8 Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 Nomor 471 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1954 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPR

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952 tentang Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Selasa, 01 November 2011

Undang-Undang No 37 Tahun 1953 Tentang Penggantian Anggota DPR

Download Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953 tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos

Download Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 35 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 34 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 15 Tahun 1951 dan Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 Tentang Penilaian Dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

Undang-Undang No 33 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 15 Tahun 1952 Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya

Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Unsrat.ac.id

UU No 32 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 23 Tahun 1951 Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951 Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 31 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 9 Tahun 1950 Tentang Pengubahan UU Postpaarbank Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 Tentang Pengubahan Undang-Undang Postpaarbank Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 30 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Tahun 1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 29 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 Tentang Pengenaan Opsenten Atas Bensin dsb Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 Tentang Pengenaan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 28 Tahun 1953 - Penetapan UU Darurat Nomor 9 Tahun 1951 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 27 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat Tentang Penghentian Berlakunya Indische Muntwet 1912

Download Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya Indische Muntwet 1912 dan Penetapan Peraturan-Peraturan Baru Tentang Mata Uang (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 26 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat Tentang Larangan Mempergunakan dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama

Download Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Larangan Mempergunakan dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 25 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 12 Tahun 1950 dan UU Darurat No 38 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Senin, 31 Oktober 2011

Undang-Undang No 24 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya UU Pajak Peredaran 1950 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 23 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1953 Tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1953 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara RI dan Suriah

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Repuplik Suria di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 20 Tahun 1953 Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan RI Dengan Export-Import Bank Of Washington

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1953 Tentang Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 Jachtordonnantie Java En Madura 1940

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 Jachtordonnantie Java En Madura 1940 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1953 Tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1953 Tentang Akibat-Akibat Dari Pada UU Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 15 Tahun 1953 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 14 Tahun 1953 - Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 13 Tahun 1953 - Penetapan Peraturan Dalam UU Darurat No 12 Tahun 1952 Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta DPR

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota DPR

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1953 Tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank di sini.

Sumber: Bappenas.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 5 Tahun 1953 Tentang Menetapkan UU Darurat No 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1953 Tentang Apotik Darurat

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 tentang Apotek Darurat di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Minggu, 30 Oktober 2011

Undang-Undang No 3 Tahun 1953 Tentang Pembukaan Apotik

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1953 Tentang Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Sabtu, 29 Oktober 2011

UU No 24 Tahun 1952 - Penetapan UU Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Tahun 1951 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 23 Tahun 1952 - Penetapan UU Darurat No 3 tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Tahun 1950

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1950) tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RIS Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RIS (UU Darurat No 25 dan 34 tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara India

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara India di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 14 Tahun 1952 tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952 tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 13 Tahun 1952 tentang Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valurem

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valurem di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1952 tentang Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1952 tentang Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952 di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 6 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah Grondhuur Ordonantie dan Vorstenlandsch Grondhuurreglement

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (stbl 1918 nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (stbl. 1918 nr 20)" Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1952 Tentang Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 4 Tahun 1952 Tentang Penetapan UU Darurat tentang Penetapan berlakunya UU, UU Darurat dan ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, Dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1952 - Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Anggaran Tahun 1950 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Anggaran Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Rechtnordonnantie Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Rechtnordonnantie Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Jumat, 28 Oktober 2011

Undang-Undang No 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 23 Tahun 1951 Tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1951 Tentang Menetapkan UU Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Centrale Verkooperganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O)

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang Penghapusan Centrale Verkooperganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O) di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 20 Tahun 1951 Tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri Asing yg Menjalankan Tugasnya di Negeri Ini

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-Negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya di Negeri Ini di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1951 - Penetapan UU Darurat No 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan UU No 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kab Kulon-Progo & Adikarto Dalam Lingkungan DIY

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 1 Dengan Nama Kulon-Progo di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1951 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 Tentang Penuruan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 Tentang Penuruan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 15 Tahun 1951 - Penetapan UU Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 13 Tahun 1951 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 11 Tahun 1951 Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1951 Tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1951 Tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1951 Tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1951 Tentang Gaji & Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan & Penginapan Kepada Anggota-Anggota DPR RI

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 5 Tahun 1951 - Menetapkan Undang-Undang Darurat No 26 Tahun 1950 Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950 Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1951 Tentang Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah RIS

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951 tentang Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 No 33 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 No 12 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Kamis, 27 Oktober 2011

Undang-Undang No 16 Tahun 1950 - Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 8 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950 tentang Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 6 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara Sebagai Undang-Undang Federal

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara Sebagai Undang-Undang Federal di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan UU Drt Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan Sbg UU Federal

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Darurat Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan Sebagai Undang-Undang Federal di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1950 Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Rabu, 26 Oktober 2011

Undang-Undang No 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 9 Tahun 1948 Tentang Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1948 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 6 Tahun 1948 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1948 Tentang Beberapa Peraturan-Peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang Beberapa Peraturan-Peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa di sini

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1948 Tentang Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1948 Tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 2 Tahun 1948 Tentang Pengesahan Perjanjian Persabatan Antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persabatan Antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1948 Tentang Penambahan Undang Undang Keadaan Bahaya

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Penambahan Undang Undang Keadaan Bahaya di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 41 Tahun 1947 Tentang Kepenjaraan Tentara

Download Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan 1947

Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan 1947 di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1947 Tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 15 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 14 Tahun 1947 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 13 Tahun 1947 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1947 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 12 Tahun 1947 Tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1947 Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 10 Tahun 1947 Tentang Pencabutan Pasal 31 ke II Nomor 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1947 tentang Pencabutan Pasal 31 ke II Nomor 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1947 Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Salim Basjir

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Salim Basjir di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Johann Jordan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Johann Jordan di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1947 Tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1947

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1947 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

UU No 2 Tahun 1947 - Dewan Pertahanan Negara Peraturan Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

UU No 1 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 5, 7, 8, 9, 11 dan 16

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Selasa, 25 Oktober 2011

Undang-Undang No 24 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Perpu Tahun 1946 No 10

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 10 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 23 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Perpu No 9 Tahun 1946

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 21 Tahun 1946 Tentang Cukai Tembakau

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1946 tentang Cukai Tembakau di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang RI

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang RI di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 17 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang RI

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang RI di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 16 Tahun 1946 Tentang Pernyataan Bahaya di Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Bahaya di Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 15 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang tambahan pokok pajak bumi 1946-1947

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang tambahan pokok pajak bumi 1946-1947 di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 14 Tahun 1946 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 13 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947-1948

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947-1948 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 12 Tahun 1946 Tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1946 tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1946 Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1946 tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 10 Tahun 1946 Tentang Pencabutan Pasal 31 ke II No. 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pencabutan Pasal 31 ke II No. 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 9 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946-1947 dan Tambahan Pajak

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946-1947 dan Tambahan Pajak di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional 1946

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946 di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 2 Tahun 1946 Tentang Hal Peraturan tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Hal Peraturan tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Download Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana di sini.

Sumber:HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah di sini.

Kamis, 20 Oktober 2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Download Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dalam satu naskah di sini.

Sumber: Mpr.go.id