Custom Search

Senin, 31 Oktober 2011

Undang-Undang No 24 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya UU Pajak Peredaran 1950 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 23 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1953 Tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1953 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara RI dan Suriah

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Repuplik Suria di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 20 Tahun 1953 Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan RI Dengan Export-Import Bank Of Washington

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1953 Tentang Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 Jachtordonnantie Java En Madura 1940

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 Jachtordonnantie Java En Madura 1940 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1953 Tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1953 Tentang Akibat-Akibat Dari Pada UU Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 15 Tahun 1953 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 14 Tahun 1953 - Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 13 Tahun 1953 - Penetapan Peraturan Dalam UU Darurat No 12 Tahun 1952 Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta DPR

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota DPR

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1953 Tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank di sini.

Sumber: Bappenas.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 5 Tahun 1953 Tentang Menetapkan UU Darurat No 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1953 Tentang Apotik Darurat

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 tentang Apotek Darurat di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Minggu, 30 Oktober 2011

Undang-Undang No 3 Tahun 1953 Tentang Pembukaan Apotik

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1953 Tentang Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Sabtu, 29 Oktober 2011

UU No 24 Tahun 1952 - Penetapan UU Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Tahun 1951 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 23 Tahun 1952 - Penetapan UU Darurat No 3 tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Tahun 1950

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1950) tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RIS Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RIS (UU Darurat No 25 dan 34 tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara India

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Negara India di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 14 Tahun 1952 tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952 tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 13 Tahun 1952 tentang Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valurem

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valurem di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1952 tentang Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1952 tentang Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952 di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 6 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah Grondhuur Ordonantie dan Vorstenlandsch Grondhuurreglement

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (stbl 1918 nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (stbl. 1918 nr 20)" Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1952 Tentang Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 4 Tahun 1952 Tentang Penetapan UU Darurat tentang Penetapan berlakunya UU, UU Darurat dan ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, Dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1952 - Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Anggaran Tahun 1950 Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Anggaran Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Rechtnordonnantie Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Rechtnordonnantie Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Jumat, 28 Oktober 2011

Undang-Undang No 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 23 Tahun 1951 Tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 22 Tahun 1951 Tentang Menetapkan UU Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan

Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 21 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Centrale Verkooperganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O)

Download Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang Penghapusan Centrale Verkooperganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O) di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 20 Tahun 1951 Tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri Asing yg Menjalankan Tugasnya di Negeri Ini

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-Negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya di Negeri Ini di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1951 - Penetapan UU Darurat No 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 18 Tahun 1951 Tentang Perubahan UU No 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kab Kulon-Progo & Adikarto Dalam Lingkungan DIY

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 1 Dengan Nama Kulon-Progo di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 16 Tahun 1951 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 Tentang Penuruan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 Tentang Penuruan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 15 Tahun 1951 - Penetapan UU Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 13 Tahun 1951 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea Sebagai Undang-Undang

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 11 Tahun 1951 Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1951 Tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 9 Tahun 1951 Tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 8 Tahun 1951 Tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 6 Tahun 1951 Tentang Gaji & Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan & Penginapan Kepada Anggota-Anggota DPR RI

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 5 Tahun 1951 - Menetapkan Undang-Undang Darurat No 26 Tahun 1950 Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai UU

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950 Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1951 Tentang Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah RIS

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951 tentang Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 No 33 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 No 12 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Kamis, 27 Oktober 2011

Undang-Undang No 16 Tahun 1950 - Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

Download Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur di sini.

Sumber: Glin.gov

Undang-Undang No 8 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950 tentang Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

UU No 6 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara Sebagai Undang-Undang Federal

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara Sebagai Undang-Undang Federal di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan UU Drt Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan Sbg UU Federal

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Darurat Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan Sebagai Undang-Undang Federal di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 4 Tahun 1950 Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 2 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Rabu, 26 Oktober 2011

Undang-Undang No 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

Download Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 9 Tahun 1948 Tentang Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat

Download Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api

Download Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1948 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

UU No 6 Tahun 1948 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1948 Tentang Beberapa Peraturan-Peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa

Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang Beberapa Peraturan-Peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa di sini

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1948 Tentang Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze

Download Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1948 Tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang

Download Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 2 Tahun 1948 Tentang Pengesahan Perjanjian Persabatan Antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir

Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persabatan Antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1948 Tentang Penambahan Undang Undang Keadaan Bahaya

Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Penambahan Undang Undang Keadaan Bahaya di sini.

Sumber: Kemenkumham.go.id

Undang-Undang No 41 Tahun 1947 Tentang Kepenjaraan Tentara

Download Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan 1947

Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan 1947 di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 17 Tahun 1947 Tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta

Download Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 15 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Download Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 14 Tahun 1947 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 13 Tahun 1947 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948

Download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1947 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 12 Tahun 1947 Tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Download Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1947 Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 10 Tahun 1947 Tentang Pencabutan Pasal 31 ke II Nomor 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1947 tentang Pencabutan Pasal 31 ke II Nomor 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1947 Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Salim Basjir

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Salim Basjir di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Johann Jordan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Johann Jordan di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1947 Tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1947

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1947 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

UU No 2 Tahun 1947 - Dewan Pertahanan Negara Peraturan Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

UU No 1 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 5, 7, 8, 9, 11 dan 16

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Selasa, 25 Oktober 2011

Undang-Undang No 24 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Perpu Tahun 1946 No 10

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 10 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 23 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Perpu No 9 Tahun 1946

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 21 Tahun 1946 Tentang Cukai Tembakau

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1946 tentang Cukai Tembakau di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan di sini.

Sumber: HukumOnline.com

Undang-Undang No 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang RI

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang RI di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 17 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang RI

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang RI di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 16 Tahun 1946 Tentang Pernyataan Bahaya di Seluruh Indonesia

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Bahaya di Seluruh Indonesia di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 15 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang tambahan pokok pajak bumi 1946-1947

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang tambahan pokok pajak bumi 1946-1947 di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 14 Tahun 1946 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 13 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947-1948

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947-1948 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 12 Tahun 1946 Tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1946 tentang Menetapkan Pajak Radio Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 11 Tahun 1946 Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1946 tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 10 Tahun 1946 Tentang Pencabutan Pasal 31 ke II No. 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pencabutan Pasal 31 ke II No. 8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 9 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse di sini.

Sumber: Dpr.go.id

Undang-Undang No 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946-1947 dan Tambahan Pajak

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946-1947 dan Tambahan Pajak di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional 1946

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946 di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 2 Tahun 1946 Tentang Hal Peraturan tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Hal Peraturan tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi di sini.

Sumber: MahkamahAgung.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Download Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana di sini.

Sumber:HukumOnline.com

Undang-Undang No 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah di sini.

Kamis, 20 Oktober 2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Download Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dalam satu naskah di sini.

Sumber: Mpr.go.id